Kondisi Air Indonesia dan Dunia: Hari Ini, Proyeksi, dan Peran Kita

Dunia: kemajuan nyata, kesenjangan masih besar

Laporan WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme yang terbit pada 2025 mencatat bahwa 2,1 miliar orang—sekitar satu dari empat penduduk dunia—belum memiliki layanan air minum yang dikelola secara aman pada 2024. Di dalamnya termasuk 106 juta orang yang masih menggunakan air permukaan tanpa pengolahan. Pada saat yang sama, 2,2 miliar orang memperoleh akses ke layanan yang dikelola secara aman sejak 2000; kemajuan ada, tetapi belum merata.

Istilah ‘dikelola secara aman’ lebih ketat daripada sekadar memiliki sumber yang tergolong layak: sumbernya harus layak, tersedia ketika dibutuhkan, berada di lokasi, dan bebas dari kontaminasi yang ditetapkan. Karena itu, angka akses tidak boleh dibaca tanpa memahami definisinya.

Indonesia: akses layak belum menjadi garis akhir

WASH Acts Volume 22 yang diterbitkan UNICEF Indonesia pada Mei 2026 mencantumkan bahwa 30,45% rumah tangga memiliki akses terhadap air minum aman, berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2024. Tahun terbit laporan berbeda dari tahun pengukuran; angka tersebut bukan hasil pengukuran tahun 2026. Perbandingan antarperiode tetap perlu memperhatikan metode dan cakupan survei.

Akses air minum aman berbeda dari akses terhadap sumber air minum layak yang dilaporkan BPS. Sumber layak belum menjamin kualitas air di titik konsumsi, ketersediaan ketika dibutuhkan, dan layanan di lokasi tempat tinggal. Karena itu, kedua indikator tidak boleh dipertukarkan atau langsung dikurangi untuk menghitung jumlah rumah tangga yang airnya tercemar.

Pada skala sumber daya, dokumen proyek sanitasi Bank Dunia yang diterbitkan pada 2024, dengan merujuk kajian ketahanan air 2021, menyebut 45 dari 128 wilayah sungai Indonesia mengalami tekanan air, dengan 15 berada pada tingkat tinggi atau berat. Kondisi antarwilayah tidak seragam, sehingga angka nasional tidak menggantikan asesmen sumber dan sistem pada lokasi tertentu.

Proyeksi 2045–2050 adalah peringatan untuk bertindak

UN World Water Development Report 2019, yang masih dirujuk UN-Water, memproyeksikan permintaan air global dapat meningkat 20–30% pada 2050 dibandingkan tingkat penggunaan pada periode acuan laporan. Angka ini tidak berarti kenaikan 20–30% dari kondisi tahun 2026. Proyeksi jangka panjang yang dirangkum UN-Water juga memperkirakan penduduk di wilayah berpotensi mengalami kelangkaan air berat dapat meningkat dari sekitar 1,9 miliar pada periode acuan kajian menjadi 2,7–3,2 miliar pada 2050. Angka tersebut adalah proyeksi kajian terdahulu, bukan jumlah penduduk terdampak yang diukur pada 2026. Angka proyeksi adalah skenario berbasis asumsi, bukan kepastian; arahnya masih dapat dipengaruhi oleh tindakan sekarang.

Untuk Indonesia, kajian Indonesia Vision 2045: Toward Water Security memperkirakan bahwa tanpa tindakan khusus untuk ketahanan air, PDB pada 2045 dapat lebih rendah hingga 7,3% dibandingkan sasaran dalam skenario kajian. Ini adalah selisih tingkat PDB dalam model, bukan penurunan laju pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 7,3 poin persentase. Sebaliknya, intervensi besar pada ketahanan air dapat memberi manfaat ekonomi. Air karena itu perlu diperlakukan sebagai fondasi kesehatan, pangan, industri, kota, dan ketahanan iklim—bukan sekadar utilitas.

Peran kecil yang realistis—dan dapat dikumpulkan menjadi dampak

Mulailah dari hal yang dapat diukur: periksa kebocoran, pantau konsumsi, gunakan air sesuai kebutuhan, rawat tangki dan instalasi, serta pilih teknologi berdasarkan masalah yang teridentifikasi. Hindari membuang minyak, obat, bahan kimia, atau sampah ke saluran dan badan air. Gunakan wadah isi ulang atau kemasan guna ulang dengan prosedur pencucian dan sanitasi yang benar.

Air hujan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan non-minum yang sesuai bila penampungan dan penggunaannya dirancang dengan baik; penggunaannya sebagai air minum memerlukan pengolahan dan verifikasi yang memadai. Warga juga dapat melaporkan kebocoran atau pencemaran, mendukung perlindungan daerah resapan, dan membagikan data perubahan air kepada pengelola. Hemat air penting, tetapi tanggung jawab tidak boleh dibebankan kepada rumah tangga saja—penyedia layanan, pelaku usaha, dan pemerintah memegang pengaruh sistemik yang lebih besar.